ASN Pindah ke IKN 2024, Ada KPK, Ini Kementerian dan Lembaga Prioritas Pertama
 |
| Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Surat Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkap data sementara aparatur sipil negara (ASN) di 35 kementerian dan lembaga yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Surat itu ditujukan kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
Surat bertanggal 19 Desember 2022 itu merespons Berita Acara Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Hunian ASN dan Hankam (pertahanan dan keamanan) tanggal 9 November 2022 yang ditandatangani Wakil Kepala Otorita IKN.
Isinya, meminta Kementerian PAN-RB segera menyampaikan data komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan dan struktur keluarga dengan jumlah 16.990 personil ASN dan Hankam.
“Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa dari jumlah 16.990 personil ASN dan Hankam dimaksud, yang dikoordinasikan oleh Pokja ASN IKN (Kementerian PAN-RB dan Kementerian PPN/Bappenas) sebanyak 11.274, selebihnya sebanyak 5.716 di bawah koordinasi Pokja Hankam yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan,” demikian tertulis dalam surat yang ditandatangi Abdullah Azwar Anas, dilansir dari Tempo pada Rabu (18/1/2023).
Di dalam surat juga dilampirkan rincian alokasi jumlah ASN pada 35 kementerian dan lembaga yang dipindah ke IKN tahun 2024.
“Selanjutnya, untuk menentukan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana yang dipindah, termasuk struktur keluarga yang ikut pindah pemetaannya dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian dan lembaga,” tulisnya.
Adapun 35 kementerian dan lembaga serta unit kerjanya yang menjadi prioritas pertama untuk pindah ke IKN yaitu:
Kementerian Sekretariat Negara
-Sekretariat Kementerian
-Sekretariat Presiden
-Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana
-Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media
-Sekretariat Wakil Presiden
-Deputi Bidang Administrasi
-Sekretariat Militer Presiden
-Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
Sekretaris Kabinet
-Wakil Sekretaris Kabinet
-Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
-Deputi Bidang Perekonomian
-Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
-Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
-Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
-Deputi Bidang Administrasi
Kementerian PPN/ Bappenas
-Sesmen Kemen PPN
-Inspektorat Utama
-Deputi Bidang Pengembangan Regional
-Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
-Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
-Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementeruan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
-Sesmen Kemenkomarves
-Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
-Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
-Deputi Bidang Koordinasi Intrastruktur dan Transportasi
-Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
-Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
-Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
-Sekretariat Jenderal
-Inspektorat Jenderal
-Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
-Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
-Wakil Menteri
-Sekretariat Jenderal
-Inspektorat Jenderal
-Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
-Direktorat Jenderal Bina Marga
-Direktorat Jenderal Cipta Karya
-Direktorat Jenderal Perumahan
-Direktorat Jenderal Konstruksi
-Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekeriaan Umum dan Perumahan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
-Sekretariat Jenderal
-Inspektorat Jenderal
-Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
-Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
-Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
-Sesmen Kemenko PMK
-Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
-Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana
-Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
-Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
-Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga
-Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama
Kementerian Kesehatan
-Wakil Menteri
-Sekretariat Jenderal
-Inspektorat Jenderal
-Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
-Sesmen Kemenko Perekonomian
-Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
-Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis
-Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi
-Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengan
-Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
-Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
-Deputi Bidang Koordinasi Keria Sama Ekonomi Internasional
Kementerian Keuangan
-Wakil Menteri
-Sekretariat Jenderal
-Inspektorat Jenderal
-Direktorat Jenderal Anggaran
-Direktorat Jenderal Pajak
-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
-Direktorat Jenderal Perbendaharaan
-Direktorat Jenderal Kekaan Negara
-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
-Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Perdagangan
-Wakil Menteri
-Sekretariat Jenderal
-Inspektorat Jenderal
-Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Agraria, dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
-Wakil Menteri
-Sekretariat Jenderal
-Inspektorat Jenderal
-Direktorat Jenderal Tata Ruang
-Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
-Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
-Sesmen Kemenko Polhukam
-Deputi Bidang Koordinas! Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
-Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
-Deputi Bidana Koordinasi Pertahanan Negara
-Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
-Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
-Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
Kementerian Dalam Negeri
-Wakil Menteri
-Sekretariat Jenderal
-Inspektorat Jenderal
-Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
-Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
-Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Luar Negeri
-Wakil Menteri
-Sekretariat Jenderal
-Inspektorat Jenderal
-Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
-Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
-Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
Kementerian Pertahanan
-Wakil Menteri
-Sekretariat Jenderal
-Inspektorat Jenderal
-Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
-Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan
-Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
-Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
-Sekretariat Jenderal
-Inspektorat Jenderal
-Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Komunikasi dan Informatika
-Sekretariat Jenderal
-Inspektorat Jenderal
-Direktorat Jenderal Aplikasi informatika
-Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian PAN RB
-Sesmen Kemen PANRB
-Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
-Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur
Kejaksaan
-Wakil Jaksa Agung
-Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
-Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
-Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
-Sekretariat Jenderal
-Deputi Bidang Administrasi
-Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
-Sekretariat Jenderal
-Deputi Bidang Administrasi
-Deputi Bidang Persidangan
-Badan Keahlian
-Inspektur Utama
Mahkamah Agung
-Sekretaris MA
-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara
-Badan Pengawasan
Komisi Yudisial
-Sekretariat Jenderal
-Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim
-Biro Pengawasan Perilaku Hakim
-Biro Investigasi
Badan Pemeriksa Keuangan
-Sekretariat Jenderal
-Inspektur Utama
-Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara
-Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
-Auditor Utama Keuangan Negara I
-Auditor Utama Keuangan Negara II
-Auditor Utama Keuangan Negara III
-Auditor Utama Keuangan Negara IV
-Auditor Utama Keuangan Negara V
-Auditor Utama Keuangan Negara VI
-Auditor Utama Keuangan Negara VII
-Auditor Utama investigasi
Kantor Staf Presiden
-Wakil Kepala KSP
-Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi
-Deputi II Bidang Pembangunan Manusia
-Deputi III Bidang Perekonomian
-Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik
-Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia
Dewan Pertimbangan Presiden
-Sekretaris Watimpres
-Biro Data dan Informasi
-Biro Umum
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
-Sestama BPKP
-Deputi Bidang Akuntan Negara
-Deputi Bidang Investigasi
Badan Intelijen Negara
-Sestama BIN
-Inspektur Utama
-Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri
-Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri
-Deputi Bidang Intelijen Siber
Badan Siber dan Sandi Negara
-Wakil Kepala
-Sestama BSSN
-Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi
-Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi
Komisi Pemberantasan Korupsi
-Sekretariat Jenderal
-Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi
-Deputi Bidang Informasi dan Data
Badan Meteorologi, Klomatologi, dan Geofisika
-Sestama BMKG
-Deputi Bidang Meteorologi
-Deputi Bidang Klimatologi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
-Sestama BNPB
-Inspektorat Utama
-Deputi Bidang Sistem dan Strategi
-Deputi Bidang Penanganan Darurat
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
-Kepala
-Sestama BNPP
-Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan
Badan Pangan Nasional
-Sestama Bapanas
-Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
-Sestama BPIP
-Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
-Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
(*)
